HAPAKAT untuk tahap pilot

Ringkasan

HAPAKAT adalah aplikasi web untuk perangkat daerah di Kalimantan Tengah. Bendahara atau PPTK memesan kebutuhan rutin (konsumsi rapat, ATK, cetakan, dan suvenir) dari UMKM lokal yang sudah dikurasi, membayar dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yang menurut Kemendagri berupa Kartu Kredit Indonesia atau KKI (Referensi [5]), memotret barang saat diterima, lalu mendapat draf SPJ yang siap diverifikasi PPK-SKPD. Pemda melihat berapa belanja yang mengalir ke UMKM lokal setiap bulan. Nama HAPAKAT diambil dari kata Dayak Ngaju yang setara dengan mupakat, yaitu musyawarah untuk memutuskan bersama; hapakat basara bermakna saling sepakat bersama (Referensi [61]).

Masalah

Alat bayarnya sudah ada, tetapi belum sampai ke UMKM lokal. Nilai transaksi KKI segmen pemerintah pada triwulan II 2026 mencapai Rp147,8 miliar, naik 69,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (Referensi [22]). Pemprov Kalimantan Tengah menandatangani perjanjian kerja sama KKPD dengan Bank Kalteng pada Februari 2024 (Referensi [37]), tetapi laporan media pada Maret 2026 menyebut KKPD baru dipakai 15 SKPD (Referensi [40]) Perlu verifikasi.

Aturan sudah meminta belanja KKPD mengutamakan usaha mikro, kecil, dan koperasi (Referensi [1], Pasal 18 ayat 3). Yang belum ada adalah jembatan dari kartu ke UMKM lokal, dan dari transaksi ke SPJ. Kartu tidak menemukan penyedia, tidak membuat berita acara serah terima, tidak menghitung pajak, dan tidak menyusun daftar pengeluaran riil yang harus diserahkan paling lambat 2 hari kerja setelah tagihan bank diterima (Referensi [1], Pasal 31). Berapa lama bendahara menyusun SPJ belanja rutin hari ini belum pernah kami ukur. Angka itu menjadi baseline pertama pilot (lihat Metrik keberhasilan).

Solusi

• Katalog UMKM lokal terkurasi. Kurator Dinas Koperasi dan UKM mengecek NIB, NPWP, status pajak, dan kanal pembayaran nontunai sebelum produk tayang.
• Pesanan yang membawa data SPJ. Keperluan, kegiatan, kode rekening, dan batas nilai diperiksa sebelum bayar.
• Pembayaran tetap di rel bank. Pemegang atau pelaksana kartu membayar QRIS atau EDC milik UMKM dengan KKPD. HAPAKAT tidak pernah memegang dana atau data kartu.
• Serah terima berfoto. Foto, waktu, dan titik lokasi direkam saat barang diterima, juga tanpa sinyal.
• Draf SPJ. Per transaksi: bukti bayar, nota, BAST, draf pajak, dan draf kuitansi. Per tagihan bank: draf daftar pengeluaran riil. Semuanya siap diverifikasi PPK-SKPD dan diinput ke SIPD RI.
• Dashboard pemda. Belanja ke UMKM lokal per kabupaten/kota dan per kategori, plus status SPJ setiap transaksi.

Yang dibuktikan pilot

Pilot berjalan 3 bulan Asumsi di 1–2 OPD provinsi bersama 10–20 UMKM mitra, dan menguji tiga hipotesis:

1. H1, beban SPJ. Waktu kerja menyusun SPJ per transaksi turun paling sedikit 50% dibanding baseline, tanpa menaikkan tingkat pengembalian oleh PPK-SKPD Target.
2. H2, pasar UMKM. Bila penyedia lokal sudah terverifikasi dan dokumennya rapi, OPD memilih mereka: paling sedikit 30% nilai belanja KKPD di kategori pilot mengalir lewat HAPAKAT ke UMKM lokal pada bulan ketiga Target.
3. H3, kepatuhan. Alur ini berjalan di atas aturan yang ada tanpa HAPAKAT menyentuh dana atau data kartu. Ukurannya: paling banyak 10% paket SPJ dikembalikan PPK-SKPD, tidak ada temuan berat Inspektorat, dan BPKAD menyetujui format paketnya Target.

Latar belakang dan masalah

Masalah di tiga sisi

Proses hari ini

Urutan berikut kami susun dari Permendagri 79/2022 dan Permendagri 77/2020. Praktik di OPD Kalteng belum kami amati langsung Asumsi Perlu verifikasi.

1. Kebutuhan muncul

   PPTK merencanakan rapat dan mencari penyedia konsumsi lewat kenalan atau langganan lama.

2. Pembelian

   Pembayaran dengan KKPD bila penyedia punya EDC atau QRIS yang menerima kartu. Bila tidak, pembayaran kembali ke UP tunai, yang porsinya 60% di Pemprov Kalteng (Referensi [37]).

3. Bukti dikumpulkan manual

   Nota tulisan tangan, kuitansi, foto barang, undangan rapat, dan daftar hadir disimpan terpisah, sebagian di galeri ponsel.

4. Tagihan bank datang

   Bank mengirim tagihan (e-billing) atau Daftar Tagihan Sementara yang memuat nama pemegang, nomor kartu, tanggal transaksi, keterangan, dan nilai (Referensi [1], Pasal 30). Setiap baris dicocokkan dengan bukti secara manual.

5. SPJ disusun

   PPTK membuat daftar pengeluaran riil. Bendahara menyusun daftar pungutan atau potongan pajak dan menguji ketepatan kode rekening (Referensi [1], Pasal 30 dan 34). Data lalu diinput ke SIPD RI.

6. Verifikasi dan pelunasan

   PPK-SKPD memverifikasi, termasuk kesesuaian volume dengan dokumen serah terima. NPD KKPD dan DPT KKPD disahkan PA/KPA, lalu terbit SPP, SPM, dan SP2D GU KKPD, dan tagihan bank dilunasi (Referensi [1], Pasal 31–39).

Mengapa KKI atau KKPD saja tidak cukup

• Kartu adalah alat bayar. Kartu tidak membantu menemukan penyedia lokal yang sah, tidak membuat BAST, dan tidak menyusun SPJ.
• Penerimaan di sisi UMKM bergantung pada kanal. KKI segmen pemerintah terbitan BRI, misalnya, diterima di EDC domestik dan lewat QRIS di aplikasi bank penerbit (Referensi [31]). Batas QRIS adalah Rp10 juta per transaksi (Referensi [28]). Usaha mikro yang hanya menerima tunai tidak bisa dibayar dengan kartu.
• Bukti dan tagihan datang dari sumber berbeda. Nota dari penyedia, struk dari mesin, tagihan dari bank, dan BAST dari kantor harus dicocokkan manual.
• Pajak mudah salah. Untuk belanja dengan kartu kredit pemerintah, instansi tidak memungut PPN dan PPh 22 (Referensi [8], [9]), tetapi PPh 23 atas jasa tetap berlaku (Referensi [16]). Perlakuan juga berbeda menurut status penjual dan jenis barang atau jasa.
• Kanal yang ada belum menjangkau UMKM mikro lokal. Katalog Elektronik v6 sudah terhubung dengan SIPD RI dan menerima KKP/KKI (Referensi [49], [50]), tetapi UMKM harus lebih dulu tayang di sana. Digipay SATU untuk satker APBN sudah menyusun dokumen SPJ otomatis (Referensi [47]); padanannya untuk APBD belum kami temukan.
• Alat saja tidak cukup. Di wilayah KPPN Banjarnegara pada Januari sampai Agustus 2023, 31 dari 43 satker pengelola UP sudah bergabung ke Digipay, tetapi hanya 5 satker yang aktif berbelanja, dengan 140 transaksi (Referensi [48]). HAPAKAT perlu kurasi pasokan, pendampingan, dan dukungan pimpinan, bukan hanya aplikasi.

Regulasi yang relevan

Tujuan dan bukan tujuan

Tujuan pilot

1. G1. Mengurangi waktu kerja dan kesalahan dalam penyusunan SPJ belanja rutin yang dibayar dengan KKPD.
2. G2. Mengalirkan belanja rutin KKPD ke UMKM lokal Kalimantan Tengah yang terverifikasi.
3. G3. Mencatat setiap transaksi secara lengkap: siapa memesan, membayar, menerima, dan memverifikasi, dengan bukti yang tidak bisa diubah tanpa jejak.
4. G4. Memberi pemda data bulanan tentang belanja ke UMKM lokal untuk pemantauan dan pelaporan.
5. G5. Menguji kerja sama dengan bank penerbit KKI, BPKAD, dan Dinas Koperasi dan UKM dalam skala kecil sebelum replikasi.

Bukan tujuan

• Tidak menggantikan SIPD RI. SIPD RI tetap sistem penatausahaan resmi (Referensi [4]). HAPAKAT menyiapkan data dan dokumen pendukung untuk diinput atau diunggah bendahara.
• Bukan pemroses pembayaran. HAPAKAT tidak menjalankan acquiring, payment gateway, atau switching. Transaksi terjadi di rel bank penerbit dan acquirer (Referensi [35]).
• Tidak menampung dana. Tidak ada rekening penampung, escrow, atau pemotongan dana oleh HAPAKAT.
• Tidak menyimpan data kartu. Nomor kartu lengkap, CVV, PIN, OTP, dan masa berlaku tidak pernah diminta atau disimpan. Yang dicatat hanya 4 digit akhir, sejalan dengan kewajiban pemegang merahasiakan nomor kartu, PIN, CVV, dan masa berlaku (Referensi [1], Pasal 29 ayat 2).
• Tidak menggantikan Katalog Elektronik. Pengadaan di atas batas pilot, tender, dan barang yang wajib dibeli lewat e-purchasing tetap di sistem LKPP (Referensi [6], Pasal 50 ayat 5).
• Bukan toko daring atau marketplace pengadaan. Pada pilot, HAPAKAT tidak mendaftar sebagai mitra PPMSE dan tidak menjadi Pihak Lain pemungut pajak menurut PMK 58/2022 (Referensi [7], [10]).
• Tidak menerbitkan bukti potong atau pungut resmi. Bukti resmi dibuat pemungut atau pemotong di Coretax (Referensi [9]). HAPAKAT hanya menyusun draf.
• Tidak membuat SPP, SPM, atau SP2D dan tidak mengesahkan SPJ. Keabsahan tetap bergantung pada verifikasi PPK-SKPD, pengesahan PA/KPA, dan tanda tangan yang sah.
• Bukan sistem perjalanan dinas atau belanja modal. Kartu jenis perjalanan dinas (Referensi [1], Pasal 18) dan belanja modal tidak masuk pilot.
• Tidak melayani QRIS lintas negara pada pilot. Subtema ini dicatat sebagai peluang lanjutan di Ruang lingkup pilot.
• Tidak memberi pembiayaan atau kredit kepada UMKM.

Pengguna dan persona

Permendagri 79/2022 membagi peran KKPD menjadi tiga: pemegang KKPD adalah PA/KPA, pelaksana kuasa pengguna adalah PNS daerah yang diberi kuasa (Pasal 31 menyebut PPTK sebagai pelaksana kuasa pengguna), dan administrator KKPD adalah bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu (Referensi [1], Pasal 20 dan 31). Mockup menyederhanakan ini: Rina, bendahara pengeluaran, memesan, membayar, dan menerima barang sendiri. Di pilot, siapa yang boleh membayar dan menerima barang mengikuti perkada dan surat keputusan di OPD pilot Perlu verifikasi.

Peran

Bank penerbit KKI, acquirer UMKM, dan Bank Indonesia bukan pengguna aplikasi pada pilot. Bank penerbit menyediakan kartu dan tagihan sesuai PKS dengan pemda; integrasi API baru dibahas bila bank bersedia. Dalam usulan ini, KPw BI Kalimantan Tengah diharapkan menjadi penggerak ekosistem dan bisa menerima laporan agregat bila berkenan. Belum ada kesepakatan dengan bank maupun BI.

Persona

Metrik keberhasilan

Semua target di bawah adalah usulan tim yang perlu disepakati dengan BPKAD sebelum pilot. Baseline diukur di OPD pilot selama 4 minggu sebelum aplikasi dipakai Asumsi. Bila baseline tidak bisa diukur, metrik dilaporkan tanpa pembanding dan targetnya ditinjau ulang.

Tiga baris pertama adalah metrik utama: waktu penyusunan SPJ (H1), porsi belanja KKPD ke UMKM lokal (H2), dan tingkat revisi SPJ (H3). Metrik lain menjelaskan penyebabnya bila metrik utama meleset.

Metrik pengaman

Metrik ini harus tetap bernilai aman. Satu pelanggaran memicu evaluasi sebelum pilot dilanjutkan.

• 0 nomor kartu lengkap, CVV, atau PIN tersimpan di basis data, log, dan berkas (pindai otomatis setiap hari).
• 0 transaksi di atas batas pilot: Rp10 juta per transaksi dan Rp50 juta per penerima pembayaran per tahun anggaran.
• 0 paket SPJ yang diteruskan tanpa BAST dan bukti pembayaran.
• Paling banyak 5% baris draf pajak yang dikoreksi bendahara setelah bulan pertama Target.
• Ketersediaan layanan paling sedikit 99,5% pada jam kerja, 07.00–18.00 WIB Target.

Syarat lanjut ke replikasi

• H1 dan H2 tercapai, atau trennya jelas menuju target dan penyebab selisihnya diketahui.
• Tidak ada temuan berat dari Inspektorat atas paket SPJ yang disusun HAPAKAT.
• Tidak ada insiden data kartu atau data pribadi.
• BPKAD menyetujui format paket SPJ untuk dipakai OPD lain.

Ruang lingkup pilot

Bentuk pilot

Alur pengguna

Lima layar mockup membentuk satu perjalanan: Katalog UMKM, Pesan dan bayar KKI, Serah terima, SPJ otomatis, dan Dashboard pemda. Kelima nama ini juga menjadi lima langkah di beranda. Langkah tanpa layar di mockup (UMKM, PPK-SKPD, dan rekap tagihan) ditambahkan untuk pilot, sehingga alur lengkapnya sembilan langkah. Semua angka contoh fiktif. Komponen tiap layar ada di design system, dan contoh layar katalog ada di Contoh penerapan.

1. Katalog UMKM (layar 1)

   Rina membuka HAPAKAT dan melihat sisa limit KKI bulan ini, contoh Rp18.450.000 dari Rp25.000.000. Ia memilih kategori Konsumsi dan membuka Paket nasi kotak rapat dari Dapur Bawi Kameloh, Rp35.000 per kotak. FR-KAT-01, FR-KAT-02, FR-BYR-06.

2. Detail pesanan (layar 2)

   Rina mengisi 30 kotak, keperluan Rapat koordinasi triwulan IV, lokasi dan waktu kirim, kegiatan, dan kode rekening 5.1.02.01.01.0052. Sistem memeriksa sisa limit, batas QRIS, batas per penerima, dan status e-purchasing, lalu menampilkan subtotal Rp1.050.000 dan draf pajak. FR-PES-01 sampai FR-PES-06.

3. Bayar dengan KKI (layar 2, lanjutan)

   Pada mode A, seperti di mockup, Rina membayar Rp1.050.000 lewat QRIS dinamis UMKM memakai aplikasi bank penerbit, lalu pesanan berstatus Diteruskan ke UMKM (contoh: HPK-2611-0042, 3 Nov 2026, 14.20 WIB). Pada mode B, bawaan MVP, pesanan langsung diteruskan dan pembayaran dicatat setelah serah terima. Di kedua mode, HAPAKAT hanya mencatat 4 digit akhir kartu dan nomor referensi transaksi. FR-BYR-01 sampai FR-BYR-03.

4. UMKM memproses dan mengirim (layar UMKM baru)

   Pemilik usaha menerima notifikasi, menerima pesanan, memperbarui status Diproses, Dalam pengiriman, dan Sampai, lalu menerbitkan nota. FR-PES-07, FR-SPJ-04.

5. Serah terima (layar 3)

   Barang tiba. Penerima memotret barang; sistem mencatat waktu dan titik lokasi. Penerima mencentang jumlah sesuai, lalu mengonfirmasi, dan BAST tersusun. Tanpa sinyal, data disimpan di perangkat dan dikirim saat daring. FR-STB-01 sampai FR-STB-05.

6. SPJ otomatis (layar 4)

   Paket SPJ tersusun: bukti bayar, nota, BAST, draf daftar pungutan pajak, dan draf kuitansi. Rina membuka pratinjau tiap dokumen, melampirkan undangan rapat, lalu meneruskan paket ke PPK-SKPD. FR-SPJ-01 sampai FR-SPJ-07.

7. Verifikasi PPK-SKPD (layar baru)

   PPK-SKPD memeriksa paket dengan daftar periksa, lalu menyetujui atau mengembalikan dengan catatan per butir. FR-SPJ-08.

8. Rekap tagihan bank (layar baru)

   Saat tagihan bank tiba, bendahara mengunggahnya. HAPAKAT mencocokkan setiap baris dengan transaksi dan menyusun draf daftar pengeluaran riil KKPD untuk periode itu. PPK-SKPD memeriksa butir verifikasi yang menyangkut tagihan bank pada rekap ini. FR-BYR-05, FR-SPJ-09.

9. Dashboard pemda (layar 5)

   Transaksi masuk ke agregat bulanan: belanja per kabupaten/kota, per kategori, dan status SPJ. FR-DSB-01 sampai FR-DSB-03.

Dua mode waktu pembayaran

Mockup membayar saat pesan, sebelum barang dikirim. HAPAKAT mendukung dua mode yang dipilih per OPD oleh BPKAD. Apakah pembayaran sebelum barang diterima sesuai perkada KKPD di Kalteng masih perlu dikonfirmasi (Q6) Perlu verifikasi.

• Mode A, bayar saat pesan. Sama dengan mockup. Butuh QRIS dinamis (FR-BYR-03) atau pembayaran daring (FR-BYR-08), karena pembayar tidak berada di depan UMKM. Pembatalan dan barang tidak sesuai berujung pada pengembalian dana lewat acquirer.
• Mode B, bayar saat serah terima. Penerima mengonfirmasi barang lebih dulu, lalu pemegang atau pelaksana kartu membayar QRIS atau EDC UMKM di tempat. Pembatalan dan barang kurang lebih sederhana, tetapi pemegang atau pelaksana kartu perlu hadir saat barang tiba.

Mode B menjadi bawaan MVP. Mode ini hanya membutuhkan kebutuhan Wajib dan tidak bergantung pada jawaban Q6. Mode A diaktifkan per OPD bila Q6 dijawab boleh dan QRIS dinamis atau pembayaran daring sudah tersedia.

Jalur alternatif dan kegagalan

Status pesanan dan status paket SPJ

Pesanan dan paket SPJ punya status masing-masing. Status pesanan mengikuti barang dan pembayaran; status paket SPJ mengikuti dokumen. Label "Status SPJ" di dashboard diambil dari status paket.

STATUS PESANAN
Draf
  → Menunggu persetujuan        (opsional per OPD)
  → Menunggu pembayaran → Dibayar   (hanya mode A)
  → Diteruskan ke UMKM
  → Diproses UMKM
  → Dalam pengiriman
  → Tiba                        (linimasa: "Diterima di kantor, menunggu konfirmasi")
  → Diterima | Diterima sebagian | Ditolak
  → Menunggu pembayaran → Dibayar   (hanya mode B)
  → Selesai                     (paket SPJ sudah masuk rekap tagihan)

Status samping:
  Dibatalkan          dari status mana pun sebelum Dalam pengiriman
  Pengembalian dana   sudah dibayar lalu dibatalkan, ditolak, atau diterima
                      sebagian, sampai referensi pengembalian dicatat
  Menunggu sinkron    tanda pada Tiba: konfirmasi tersimpan di perangkat
  Perlu rekonsiliasi  pembayaran belum cocok dengan baris tagihan bank

STATUS PAKET SPJ (satu paket per pesanan)
Menunggu barang → Disusun → Lengkap → Diteruskan ke PPK
  → Dikembalikan → Disusun (versi baru) → Lengkap → Diteruskan ke PPK
  → Disetujui
  → Masuk rekap tagihan

Label "Status SPJ" di dashboard: Menunggu barang, Disusun (termasuk Lengkap),
Diteruskan ke PPK, Dikembalikan, dan Disetujui (termasuk Masuk rekap tagihan).

Selisih dengan mockup demo

Mockup dibuat untuk video pitch. PRD ini mengubah beberapa hal agar sesuai aturan dan siap dibangun:

• Baris "PPh Final UMKM 0,5%, dipungut otomatis" menjadi "Perkiraan pajak (draf, diuji bendahara)", dan baris "Diterima UMKM Rp1.044.750" dihapus dari layar pemesan karena nilai bersih UMKM bergantung pada MDR dan cara setor pajak. HAPAKAT tidak memotong apa pun dari pembayaran kartu. Lihat contoh hitung pajak. Spesimen Rincian biaya dan Tabel pajak di design system sudah memakai teks ini.
• Pengatur jumlah di mockup mengizinkan sampai 500 kotak (Rp17.500.000). Di pilot, total dibatasi Rp10 juta per transaksi.
• Kartu limit menampilkan bilah sisa 74% sementara keterangannya menyebut nominal terpakai. Aturan tampilnya mengikuti komponen Kartu limit KKI, dan sisa limit berkurang setelah pembayaran tercatat.
• Mockup memperlihatkan mode A (bayar saat pesan). MVP memakai mode B sebagai bawaan sampai Q6 terjawab.
• Status "Diteruskan ke UMKM" dari mockup menjadi status resmi, ditambah status Tiba, Pengembalian dana, dan status paket SPJ yang terpisah.
• Kode rekening dipilih per item, bukan per pesanan, agar pesanan berisi ATK dan kertas tetap benar.
• Penerima barang bisa orang lain selain pembayar, dan ada jalur barang kurang atau ditolak.
• Paket SPJ per transaksi menambah dasar kegiatan (undangan rapat atau surat tugas). Tagihan bank dan daftar pengeluaran riil disusun di rekap per tagihan.
• Bagian mockup yang belum berfungsi menjadi kebutuhan: pencarian (FR-KAT-03), detail untuk semua produk (FR-PES-01), serta daftar pesanan dan SPJ di menu bawah (FR-PES-10). Nomor pesanan dan waktu bayar dibuat sistem, bukan teks tetap.
• Ada layar baru untuk UMKM, PPK-SKPD, dan rekap tagihan bank.
• Dashboard tetap berlabel "Data simulasi" selama memakai data contoh. Peta kabupaten/kota yang disebut di naskah pitch menjadi kebutuhan opsional.

Kebutuhan fungsional

Setiap kebutuhan punya ID, cerita pengguna, prioritas, dan kriteria penerimaan yang bisa diuji. Prioritas memakai metode MoSCoW:

• Wajib Must: harus ada agar pilot bisa berjalan.
• Sebaiknya Should: penting, diusahakan masuk pilot.
• Bisa Could: dibangun bila waktu cukup.
• Ditunda Won't: sengaja tidak dibangun di pilot.

Kebutuhan yang bergantung pada mitra, misalnya API bank atau acquirer, menyebut syaratnya di kriteria penerimaan. Bila mitra belum siap, kebutuhan itu pindah ke tahap lanjutan di Integrasi. Urutan pembangunan kebutuhan Wajib ada di Rencana rilis.

Tampilan setiap layar mengikuti komponen di design system. Angka dalam kriteria penerimaan adalah contoh fiktif dari mockup kecuali disebut lain.

Katalog dan kurasi UMKM

Keranjang dan pemesanan

Pembayaran KKI

Serah terima barang

SPJ otomatis dan perpajakan

Dashboard pemda

Administrasi, peran, dan persetujuan

Notifikasi

Kebutuhan nonfungsional

Aturan bisnis dan kepatuhan

Aturan di bagian ini disimpan sebagai data berversi dengan tanggal berlaku (FR-ADM-07), karena beberapa regulasi sedang dalam masa transisi atau sering berubah. Isi per 31 Oktober 2026.

Aturan KKPD

Paket bukti SPJ

Mockup, naskah pitch, dan poster menyebut jumlah dokumen yang berbeda: layar Pesan menyebut 3 dokumen, naskah pitch 4, sedangkan layar SPJ dan poster 5. PRD ini memakai daftar berikut, yang memetakan lima dokumen mockup ke ketentuan Permendagri 79/2022 dan menambahkan yang belum ada.

Dokumen dibagi dua tingkat. Paket per transaksi tersusun setelah serah terima dan bisa diteruskan ke PPK-SKPD hari itu juga. Rekap per tagihan baru bisa disusun setelah tagihan bank tiba, biasanya sekali dalam satu periode tagihan.

Keenam butir di atas kami salin dari salinan Permendagri 79/2022 di JDIH BPK (Referensi [1], Pasal 31 ayat 2). Pembagian butir antara paket dan rekap adalah usulan tim. Pembagian itu, serta format Lampiran daftar pengeluaran riil dan DPT KKPD yang dipakai BPKAD Kalteng, perlu dikonfirmasi sebelum layar PPK-SKPD dibangun (Q16) Perlu verifikasi.

Perpajakan dan contoh hitung

Mesin aturan pajak menghasilkan draf untuk diuji bendahara, sesuai tugas bendahara menyusun daftar pungutan atau potongan pajak (Referensi [1], Pasal 34). Aturan yang dimuat untuk pembayaran dengan KKPD:

1. PPN. Instansi pemerintah tidak memungut PPN atas pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. PPN tetap terutang dan dipungut oleh penjual yang berstatus PKP (PMK 231/PMK.03/2019 Pasal 18 ayat 1 huruf b sebagaimana diubah PMK 59/2022; PMK 81/2024 hanya mencabut Pasal 2–7 dan Pasal 23 PMK 231/2019; Referensi [8], [9], [15]). UMKM non-PKP tidak memungut PPN. Untuk penjual PKP, tarif 12% dengan dasar pengenaan 11/12 dari harga jual untuk barang non-mewah (Referensi [17]).
2. PPh 22. Tidak dipungut atas pembelian barang dengan kartu kredit instansi pemerintah, dan atas pembayaran sampai Rp2.000.000 di luar PPN yang bukan pecahan transaksi lebih besar (PMK 231/PMK.03/2019 Pasal 12 ayat 2 huruf a dan b sebagaimana diubah PMK 59/2022; Referensi [8]). Apakah PMK 81/2024 juga mengatur ulang pengecualian ini dalam pasal sendiri belum kami pastikan Perlu verifikasi. Penjelasan KPP Pratama Surakarta sejalan untuk pemda (Referensi [15]).
3. PPh 23 atas jasa. Tetap dipotong walaupun dibayar dengan kartu kredit pemerintah (Referensi [16]). Artikel DJP tahun 2019 menyebut jasa katering dikenai PPh 23 dengan tarif 2% bagi rekanan ber-NPWP (Referensi [14]) Perlu verifikasi.
4. PPh final 0,5%. Berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar setahun. CV, firma, dan PT tidak lagi menjadi subjek baru. Orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh atas bagian itu (PP 20/2026; Referensi [11], [12]). Pemotong menerapkan PPh final 0,5% bila penyedia menyerahkan salinan Surat Keterangan PP 55; tanpa itu, jasa umumnya dipotong PPh 23 dengan tarif biasa (Referensi [13], merujuk PMK 164/2023).
5. Makan-minum dari restoran, rumah makan, atau jasa boga. Objek pajak daerah, bukan PPN (Referensi [14]). Sejak UU 1/2022 tentang HKPD, pajak restoran menjadi PBJT makanan dan/atau minuman dengan tarif paling tinggi 10%, dipungut penjual sesuai perda, dan objeknya juga mencakup penyedia jasa boga atau katering (Referensi [14]).
6. Kode billing dari penyedia. Permendagri 77/2020 mewajibkan pihak ketiga menyampaikan kode e-billing pajak kepada PPTK; ketentuan itu ada di bagian pembayaran LS, dan penerapannya pada belanja UP KKPD perlu dikonfirmasi BPKAD (Referensi [2]) Perlu verifikasi. HAPAKAT menyediakan tempat bagi UMKM untuk melampirkannya.

Contoh hitung: pesanan HPK-2611-0042 Contoh fiktif

Skenario A: Dapur Bawi Kameloh diasumsikan sebagai usaha katering milik orang pribadi yang punya Surat Keterangan PP 55, dan menerima pembayaran lewat QRIS sebagai usaha mikro.

Skenario perlakuan PPh untuk nilai yang sama

Pemetaan kode rekening

Kode rekening dimuat dari kamus rekening SIPD tahun anggaran berjalan (FR-ADM-05), tidak ditanam di kode program, karena Kepmendagri kodefikasi 2021 sudah empat kali diubah sampai 2026 (Referensi [58]). Pemetaan kategori ke kode hanya saran; kode final mengikuti DPA OPD.

Ambang nilai, pengadaan langsung, dan e-purchasing

Cara HAPAKAT tetap di dalam aturan pengadaan:

• Belanja langsung bernilai kecil. HAPAKAT adalah alat untuk belanja langsung KKPD lewat mekanisme UP, sampai Rp10 juta per transaksi pada pilot. HAPAKAT bukan sarana e-purchasing.
• Pemeriksaan e-purchasing. E-purchasing wajib bila barang tersedia di katalog elektronik, kecuali PPK menilai katalog tidak memenuhi kebutuhan dari segi volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan (Referensi [6], Pasal 50 ayat 5–5c). HAPAKAT meminta catatan pengecualian itu (FR-PES-06).
• Bukan toko daring. Menjadi mitra toko daring butuh penetapan LKPP sebagai mitra PPMSE (Referensi [7]) dan membuat HAPAKAT menjadi Pihak Lain yang memungut PPh 22 0,5% dan PPN, dengan syarat rekanan dikukuhkan PKP (Referensi [10]). Syarat ini terlalu berat untuk pilot dan menyingkirkan banyak usaha mikro. Konsekuensinya, batas per penerima adalah Rp50 juta, bukan Rp200 juta.
• Jalur jangka panjang. Membantu pemda mengisi Katalog Elektronik Lokal dan mendampingi UMKM agar tayang di sana (Referensi [7], Pasal 8 ayat 1c; Referensi [3]). Contoh daerah lain: toko daring lokal Bela Landak di Kabupaten Landak, yang dibangun di atas platform mitra; Pemkab Landak menyebut APIP, PA/KPA, dan bagian pengadaan memantau belanja produk lokal setiap triwulan (Referensi [51]). Untuk belanja lewat Katalog Elektronik v6 dengan mekanisme UP, pajak diproses oleh sistem e-Katalog (Referensi [49]), dan HAPAKAT tidak perlu menggandakannya.

Alokasi 40% untuk UMK dan koperasi

Ada dua angka 40% yang berbeda dan sering tertukar:

• 40% UP lewat KKPD. Porsi uang persediaan yang dibelanjakan dengan kartu (Referensi [1], Pasal 11). Pemprov Kalteng memakai 40% (Referensi [37]), dan Kemendagri meminta pemda memakai kartu kredit minimal 40% dari UP (Referensi [5]).
• 40% belanja barang/jasa untuk UMK dan koperasi. Paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa wajib dialokasikan untuk produk usaha mikro, kecil, dan koperasi (Referensi [6], Pasal 65; Referensi [3]). Pemberitaan awal Januari 2025 menyebut kontribusi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi mencapai Rp277,42 triliun atau 41,9% (Referensi [50]).

HAPAKAT mencatat skala usaha setiap penyedia, sehingga belanja lewat HAPAKAT bisa dihitung sebagai kontribusi ke target UMK. HAPAKAT tidak mengukur capaian 40% OPD secara penuh, karena sebagian besar belanja barang/jasa terjadi di luar HAPAKAT.

Aturan lain

• UMKM lokal berarti domisili usaha sesuai NIB berada di salah satu dari 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah (Referensi [63]), berskala mikro, kecil, atau koperasi.
• Satu pesanan, satu penerima pembayaran. Produk dari UMKM berbeda selalu menjadi pesanan berbeda.
• Harga dikunci saat pesan. Perubahan harga tidak memengaruhi pesanan yang sudah dibuat.
• Nomor pesanan berformat HPK-YYMM-NNNN dan berurutan per bulan (contoh HPK-2611-0042). Format ini disimpulkan dari mockup dan perlu disepakati dengan BPKAD, termasuk apakah dipakai juga sebagai nomor kuitansi.
• Waktu dicatat dalam WIB, zona waktu Kalimantan Tengah, dan disimpan dalam UTC di server.
• Data contoh selalu berlabel "Data simulasi" dan tidak pernah tercampur dengan data produksi.

Model data

Model berikut cukup untuk pilot. Nama field ditulis dalam Bahasa Indonesia agar mudah dibaca bersama BPKAD; nama di kode program diputuskan tim pengembang. Kolom Relasi memakai notasi 1:n (satu ke banyak), n:1 (banyak ke satu), dan 1:1 (satu ke satu), dilihat dari entitas di baris itu.

Data induk

Data transaksi

Integrasi

Pada pilot, sebagian besar integrasi berjalan manual atau lewat berkas. API dipakai hanya bila mitra sudah menyediakannya. Tidak ada integrasi yang mengharuskan HAPAKAT menerima data kartu.

Arsitektur tingkat tinggi

Usulan ini sengaja sederhana, sesuai skala pilot: paling banyak sekitar 50 pengguna dan 500 transaksi per bulan Asumsi. Satu layanan aplikasi dengan basis data terkelola sudah cukup. Bahasa pemrograman dan kerangka kerja: TBD, dipilih dari yang dikuasai tim pengembang.

Pengguna OPD (PWA di ponsel atau laptop)    Pelaku UMKM (PWA ringan + WhatsApp)
                  │                                        │
                  └───────────────────┬────────────────────┘
                                      │ HTTPS
                                      ▼
HAPAKAT
├── Aplikasi web progresif (PWA)
│   ├── HTML, CSS, dan JavaScript; service worker
│   └── Antrean luring untuk serah terima (foto, waktu, lokasi)
├── Layanan aplikasi (monolit modular)
│   ├── Katalog dan kurasi
│   ├── Pesanan dan status
│   ├── Pencatatan pembayaran dan rekonsiliasi tagihan
│   ├── Serah terima dan BAST
│   ├── Mesin aturan berversi (pajak, ambang, tenggat)
│   ├── Penyusun dokumen (templat HTML ke PDF)
│   ├── Dashboard dan ekspor
│   └── Notifikasi (antrean kerja)
├── Basis data relasional (misalnya PostgreSQL)
├── Penyimpanan objek: foto dan PDF, berversi, tidak bisa ditimpa
└── Log audit berantai hash dan cadangan terenkripsi

Di luar HAPAKAT
├── Bank penerbit KKI dan acquirer UMKM: status bayar dan tagihan
│   (data kartu tetap di bank; HAPAKAT hanya menerima status dan referensi)
├── SIPD RI: ekspor PDF dan CSV, diinput bendahara
└── Email dan WhatsApp: notifikasi

Keputusan utama

• PWA, bukan aplikasi native. Tanpa toko aplikasi, bisa dipasang di layar utama, dan berjalan di ponsel Android kelas menengah. Service worker menyimpan kerangka aplikasi dan katalog terakhir; serah terima memakai antrean di penyimpanan perangkat yang dikirim ulang otomatis.
• Monolit modular. Satu basis kode dengan modul yang mengikuti pembagian kebutuhan fungsional. Tidak ada layanan mikro pada pilot.
• Batas data kartu. Tidak ada komponen HAPAKAT yang menerima nomor kartu. Pembayaran terjadi di aplikasi bank atau mesin EDC (NFR-03).
• Dokumen dari templat. Templat BAST, nota, kuitansi, dan daftar pengeluaran riil berversi dan disetujui BPKAD. Setiap PDF menyimpan hash dan versi templatnya.
• Peran dan cakupan data. Setiap permintaan diperiksa terhadap peran pengguna dan OPD-nya. Pemantau provinsi melihat agregat; pengguna OPD hanya melihat data OPD-nya.
• Tiga lingkungan. Pengembangan, staging dengan data simulasi, dan produksi. Data simulasi tidak pernah masuk produksi.
• Hosting di Indonesia. Lokasi akhir diputuskan bersama Diskominfo (NFR-12).

Tampilan antarmuka, token warna, dan komponen mengikuti design system HAPAKAT, termasuk keadaan kosong, memuat, dan galat.

Rencana rilis

1. Persiapan: bulan 1–2 (perkiraan Desember 2026 sampai Januari 2027)

   Pertanyaan terbuka prioritas tinggi terjawab, OPD pilot terpilih, DPIA selesai, templat SPJ disetujui, 10–20 UMKM terkurasi, MVP rilis R0 diuji dengan data simulasi, dan baseline diukur selama 4 minggu. PP 33/2026 mulai berlaku 16 Januari 2027 (Referensi [55]), dan pilot memakai kamus rekening TA 2027.

2. Pilot: bulan 3–5 (perkiraan Februari sampai April 2027)

   Tiga bulan transaksi nyata di 1–2 OPD provinsi, dukungan harian, dan laporan KPI bulanan.

3. Evaluasi: bulan 6 (perkiraan Mei 2027)

   KPI dibandingkan dengan baseline, paket SPJ ditinjau Inspektorat, lalu diputuskan: lanjut, ubah, atau berhenti, memakai syarat lanjut ke replikasi.

4. Replikasi: bulan 7–12 (perkiraan Juni sampai November 2027)

   OPD provinsi tambahan, lalu 1–2 kabupaten/kota yang sudah punya perkada KKPD, misalnya Palangka Raya dengan Perwali 14/2024 (Referensi [39]) atau Kotawaringin Barat, kabupaten pertama di Kalteng yang memakai KKPD (Referensi [38]). Integrasi API bank, TTE, dan jalur ke Katalog Elektronik Lokal mulai dikerjakan. Masa penyesuaian Peraturan LKPP 2/2026 selama 1 tahun berakhir sekitar September 2027 (Referensi [7]).

Urutan kebutuhan Wajib

Tidak semua kebutuhan Wajib harus siap sebelum transaksi pertama. Rekonsiliasi, rekap, dan dashboard baru dibutuhkan saat tagihan bank pertama tiba, sehingga beban bulan 1–2 lebih ringan (lihat asumsi A8). Kebutuhan nonfungsional berlaku sejak R0.

Yang dibutuhkan dari mitra

Risiko dan mitigasi

Asumsi, dependensi, dan pertanyaan terbuka

Asumsi

Dependensi

• Bank penerbit KKI: kartu, kanal pembayaran, tagihan, dan nantinya API.
• Acquirer UMKM: QRIS atau EDC, settlement, dan pengembalian dana.
• BPKAD: pemilihan OPD, format SPJ, kamus rekening, mode bayar, dan keputusan pajak.
• Dinas Koperasi dan UKM: kurasi dan pendampingan UMKM.
• Diskominfo: hosting, status sebagai penyelenggara sistem elektronik, dan kerja sama BSrE.
• Inspektorat: penerimaan bentuk bukti.
• KPw BI Kalimantan Tengah: fasilitasi ekosistem dan pandangan regulasi sistem pembayaran.
• KPP setempat dan UKPBJ: perlakuan pajak dan pengecualian e-purchasing.

Pertanyaan terbuka

Glosarium

APIP

Aparat pengawasan intern pemerintah. Di daerah dijalankan Inspektorat.

BAST

Berita acara serah terima barang/jasa. Di HAPAKAT disusun dari konfirmasi penerimaan, lengkap dengan foto dan titik lokasi.

BP dan BPP

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Untuk KKPD, keduanya berperan sebagai administrator (Referensi [1], Pasal 20).

BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, perangkat daerah pengelola keuangan. Sumber Pemprov Kalteng menyebut Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) (Referensi [37]); PRD ini memakai BPKAD sebagai sebutan umum.

BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik di bawah BSSN, penerbit sertifikat elektronik untuk instansi pemerintah (Referensi [53]).

e-billing (tagihan bank)

Tagihan atau Daftar Tagihan Sementara dari bank penerbit yang memuat transaksi kartu dalam satu periode (Referensi [1], Pasal 30). Berbeda dengan kode billing pajak.

e-purchasing

Pembelian barang/jasa lewat katalog elektronik. Wajib bila barang tersedia di katalog, kecuali dikecualikan PPK (Referensi [6], Pasal 50).

GPN

Gerbang Pembayaran Nasional, jaringan pemrosesan transaksi domestik. KKI segmen pemerintah diproses lewat GPN (Referensi [31]).

KKI

Kartu Kredit Indonesia: instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses di dalam negeri (Referensi [24]). Berawal dari Kartu Kredit Pemerintah Domestik yang diinisiasi pada 2022 (Referensi [19]). Pemberitaan Maret 2026 menyebut KKI segmen pemerintah sudah menjangkau 267 pemda, dengan akumulasi transaksi Rp665 miliar sampai akhir 2025 (Referensi [21]). KKI untuk masyarakat (segmen ritel) diterbitkan sejak 17 Agustus 2026 (Referensi [24], [25]). Singkatan KKI juga dipakai BI untuk pameran Karya Kreatif Indonesia (Referensi [42]), jadi PRD ini selalu menulis nama lengkapnya pada penyebutan pertama.

KKP

Kartu Kredit Pemerintah untuk satuan kerja APBN.

KKPD

Kartu Kredit Pemerintah Daerah, diatur Permendagri 79/2022 (Referensi [1]). Permendagri itu tidak menyebut KKI; Kemendagri pada 2024 menyatakan kartu kredit pemda berupa KKI (Referensi [5]).

LPJ

Laporan pertanggungjawaban bendahara, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Referensi [2]).

MDR

Merchant discount rate: biaya yang dipotong dari penerimaan merchant per transaksi dan tidak boleh dibebankan ke pembeli (Referensi [27]).

NIB

Nomor Induk Berusaha, diterbitkan lewat sistem OSS (Referensi [45]).

NPD KKPD dan DPT KKPD

Dokumen yang disiapkan PPK-SKPD dari daftar pengeluaran riil dan disahkan PA/KPA sebelum SPP-GU KKPD diajukan (Referensi [1], Pasal 31).

NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak.

OPD atau SKPD

Organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah, misalnya dinas dan badan. Kedua istilah dipakai bergantian dalam dokumen ini.

PA dan KPA

Pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Untuk KKPD, keduanya adalah pemegang kartu (Referensi [1], Pasal 20).

PBJT

Pajak barang dan jasa tertentu menurut UU 1/2022 tentang HKPD, pajak daerah yang antara lain dikenakan pada makanan dan minuman dari restoran dan penyedia jasa boga (Referensi [14]).

PKP

Pengusaha kena pajak, yang wajib memungut PPN.

PPh

Pajak penghasilan. Yang relevan di sini: PPh 22 atas pembelian barang, PPh 23 atas jasa, dan PPh final 0,5% untuk UMKM tertentu.

PPK

Pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa. Berbeda dengan PPK-SKPD.

PPK-SKPD

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD, yang memverifikasi SPJ dan tidak boleh merangkap bendahara atau PPTK (Referensi [2]).

PPMSE

Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Mitra toko daring LKPP berstatus PPMSE (Referensi [7]).

PPN

Pajak pertambahan nilai.

PPTK

Pejabat pelaksana teknis kegiatan. Untuk KKPD, PPTK disebut sebagai pelaksana kuasa pengguna dan menyusun daftar pengeluaran riil (Referensi [1], Pasal 30–31).

QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard, standar kode QR pembayaran nasional. Batasnya Rp10 juta per transaksi (Referensi [28]).

RKUD

Rekening kas umum daerah. Bank tempat RKUD menjadi bank penerbit KKPD (Referensi [1], Pasal 21).

SIPD RI

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah milik Kemendagri, sistem resmi untuk perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah (Referensi [4]).

SPJ

Surat pertanggungjawaban: kumpulan bukti yang mempertanggungjawabkan penggunaan uang. Di HAPAKAT, paket SPJ per transaksi berisi dokumen di Paket bukti SPJ.

SPP, SPM, dan SP2D

Surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. Ketiganya dibuat di SIPD RI, bukan di HAPAKAT.

Surat Keterangan PP 55

Surat keterangan yang menyatakan wajib pajak memakai PPh final 0,5% berdasarkan peredaran bruto tertentu (Referensi [13]).

TTE

Tanda tangan elektronik. TTE tersertifikasi untuk instansi pemerintah diterbitkan lewat BSrE-BSSN (Referensi [53]).

UKPBJ

Unit kerja pengadaan barang/jasa di pemda.

UMKM, UMK, dan koperasi

Usaha mikro, kecil, dan menengah. Target 40% pengadaan berlaku untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi (Referensi [6], Pasal 65).

UP dan GU

Uang persediaan dan ganti uang persediaan. SPP-GU diajukan setelah UP terpakai paling sedikit 50% atau sesuai kebijakan daerah (Referensi [2]). Belanja KKPD dibayar lewat mekanisme UP lalu dipertanggungjawabkan lewat GU KKPD (Referensi [1]).

Referensi

Diakses sampai 31 Oktober 2026. Sumber sekunder dan agregator ditandai di teks bila isinya perlu dicocokkan dengan salinan resmi.

1. Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD. JDIH BPK, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Details/233409/permendagri-no-79-tahun-2022; salinan PDF: https://peraturan.bpk.go.id/Download/283351/Permendagri%20Nomor%2079%20Tahun%202022.pdf
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. JDIH BPK, 2020. https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020; salinan PDF: https://peraturan.bpk.go.id/Download/155483/Permendagri%20Nomor%2077%20Tahun%202020.pdf
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri serta produk usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. JDIH BPK, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Download/198318/Inpres%20Nomor%202%20Tahun%202022.pdf
4. Kemendagri Tegaskan Aplikasi SIPD Wajib Digunakan Pemda. DDTCNews, 2021. https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/30062/kemendagri-tegaskan-aplikasi-sipd-wajib-digunakan-pemda; lihat juga Pengelolaan Keuangan Daerah: Ditjen Keuda Dorong Pemda Implementasikan SIPD, RM.id (halaman menolak akses otomatis saat diperiksa; isi dan tanggal belum dicek ulang): https://rm.id/baca-berita/nasional/283074/pengelolaan-keuangan-daerah-ditjen-keuda-dorong-pemda-implementasikan-sipd
5. Lakukan Monev Percepatan Realisasi APBD dan Dorong Penggunaan KKPD, Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah. Warta Ekonomi, 2024. https://wartaekonomi.co.id/read528765/lakukan-monev-percepatan-realisasi-apbd-dan-dorong-penggunaan-kkpd-kemendagri-turun-langsung-ke-papua-tengah
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, perubahan kedua atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. JDIH BPK, 2025. https://peraturan.bpk.go.id/Details/318647; teks pasal dari agregator (status belum ditinjau): https://pasal.id/peraturan/perpres/perpres-no-46-tahun-2025
7. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik. Pasal.id (status belum ditinjau), 2026. https://pasal.id/peraturan/perban/peraturan-lkpp-2-2026
8. PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.03/2019 (pemotongan dan/atau pemungutan pajak bagi instansi pemerintah; Pasal 12 untuk PPh 22 dan Pasal 18 untuk PPN). JDIH BPK, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Download/209779/59_PMK.03_2022.pdf; status pencabutan sebagian: JDIH Kemenkeu, https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/59-pmk-03-2022/overview
9. PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (catatan pencabutan: Pasal 2–7 dan Pasal 23 PMK 231/PMK.03/2019). JDIH BPK, 2024. https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024
10. PMK Nomor 58/PMK.03/2022. JDIH BPK, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Download/209778/58_PMK.03_2022.pdf
11. PP Nomor 20 Tahun 2026 (perubahan PP 55/2022). Direktorat Jenderal Pajak, 2026. https://pajak.go.id/en/node/119935
12. DJP Jabarkan 5 Poin Penting Kebijakan PPh Final UMKM pada PP 20/2026. Fortune IDN, 2026. https://www.fortuneidn.com/news/djp-jabarkan-5-poin-penting-kebijakan-pph-final-umkm-pada-pp-20-2026-00-6cmtl-89wyh6
13. Sudah Punya Suket PP 55/2022, WP Masih Kena Potong PPh 23. DDTCNews, 2026. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1819350/sudah-punya-suket-pp-552022-wp-masih-kena-potong-pph-pasal-23
14. Mengklasifikasikan Belanja Makan Minum Bendahara Pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak, 2019. https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengklasifikasikan-belanja-makan-minum-bendahara-pemerintah; untuk PBJT menurut UU HKPD: DJP Jelaskan Lagi Aturan Pajak Makanan dan Minuman di UU HKPD, DDTCNews, 2022, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/43965/djp-jelaskan-lagi-aturan-pajak-makanan-dan-minuman-di-uu-hkpd
15. Kartu Kredit Indonesia, Kemudahan Belanja Pemerintah Tanpa Ribet Pajak. Direktorat Jenderal Pajak, 2025. https://pajak.go.id/id/berita/kartu-kredit-indonesia-kemudahan-belanja-pemerintah-tanpa-ribet-pajak
16. 2 Juta Rupiah Tidak Dikenakan PPN dan PPh 22, serta Pembayaran dengan KKP Tidak Dikenakan PPN maupun PPh 22. DJPb KPPN Palembang, 2023. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palembang/id/data-publikasi/berita-terbaru/3302-2-juta-rupiah-tidak-dikenakan-ppn-dan-pph-22-serta-pembayaran-dengan-kkp-kartu-kredit-pemerintah-tidak-dikenakan-ppn-maupun-pph-22.html
17. PMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua Belas. Direktorat Jenderal Pajak, 2025. https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/pmk-1312024-tarif-ppn-sebelas-dua-belas
18. Tarif Bea Meterai Rp10 Ribu (UU 10/2020 tentang Bea Meterai). Direktorat Jenderal Pajak, 2021. https://www.pajak.go.id/en/node/42262
19. Siaran Pers No. 24/231/DKom: Inisiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik. Bank Indonesia, 2022. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423122.aspx
20. Siaran Pers No. 26/157/DKom: peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, disertai peluncuran KKI Segmen Pemerintah Fitur Online Payment dengan Virtual Card Tokenization. Bank Indonesia, 2024. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2615724.aspx
21. Digunakan 267 Pemda, Transaksi Kartu Kredit Indonesia Tembus Rp665 Miliar. Fortune IDN, 2026. https://www.fortuneidn.com/finance/digunakan-267-pemda-transaksi-kartu-kredit-indonesia-tembus-rp665-miliar-00-ccw2k-7tw8wk
22. BI: Transaksi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Naik 69,5 Persen. ANTARA, 2026. https://m.antaranews.com/amp/berita/5698736/bitransaksi-kartu-kredit-indonesia-segmen-pemerintah-naik-695-persen
23. Siaran Pers No. 28/200/DKom: FEKDI x IFSE 2026. Bank Indonesia, 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2820026.aspx
24. Mengenal Kartu Kredit Indonesia, dari Cara Daftar hingga Cara Pakainya. Cerita BI, Bank Indonesia, 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mengenal-kartu-kredit-indonesia-dari-cara-daftar-hingga-cara-pakainya.aspx
25. Siaran Pers No. 28/159/DKom: Kartu Kredit Indonesia dan Kebijakan MDR 0%. Bank Indonesia, 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2815926.aspx
26. Siaran Pers No. 28/233/DKom: BI-Rate Tetap 5,75% (hasil Rapat Dewan Gubernur Oktober 2026). Bank Indonesia, 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2823326.aspx
27. MDR QRIS bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi. Cerita BI, Bank Indonesia, 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx
28. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bank Indonesia, 2026. https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx
29. QRIS. Bank Mandiri, 2026. https://www.bankmandiri.co.id/qris
30. Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Dukung Efisiensi dan Ekonomi Digital. BCA, 2025. https://www.bca.co.id/id/informasi/news-and-features/2025/12/15/09/54/kartu-kredit-indonesia-segmen-pemerintah-dukung-efisiensi-dan-ekonomi-digital
31. Kemudahan Transaksi Dalam Negeri dengan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah. DJPb KPPN Lubuk Sikaping, 2025. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3259-kemudahan-transaksi-dalam-negeri-dengan-kartu-kredit-indonesia-segmen-pemerintah.html
32. Bank Jateng bersama Pemkab Pati Luncurkan KKPD QRIS. ANTARA Jateng, 2024. https://jateng.antaranews.com/berita/540126/bank-jateng-bersama-pemkab-pati-luncurkan-kkpd-qris
33. KKPD Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah. Republika, 2026. https://news.republika.co.id/berita/tan5yb415/kkpd-perkuat-tata-kelola-keuangan-daerah
34. BI Restui Artajasa Kembangkan Layanan KKI Online. CNBC Indonesia, 2025. https://www.cnbcindonesia.com/market/20250619151247-17-642343/bi-restui-artajasa-kembangkan-layanan-kki-online
35. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran. Bank Indonesia, 2025. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_102025.aspx
36. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran: Perizinan. Bank Indonesia, 2026. https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/perizinan
37. Wagub Kalteng Hadiri Soft Launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2024. https://biroadpim.kalteng.go.id/?p=30490
38. Kobar Menjadi Kabupaten Pertama di Kalteng Menggunakan KKPD. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, 2024. https://kalteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/02/Kobar-Menjadi-Kabupaten-Pertama-di-Kalteng-Menggunakan-KKPD.pdf
39. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2024. JDIH BPK, 2024. https://peraturan.bpk.go.id/Download/371825/Perwali%20Palangka%2014%202024.pdf
40. Wagub Kalteng Resmikan Aplikasi E-PAHARI dan EDC Bank Kalteng untuk Perkuat Digitalisasi Daerah. Nusaborneo, 2026. https://nusaborneo.com/wagub-kalteng-resmikan-aplikasi-e-pahari-dan-edc-bank-kalteng-untuk-perkuat-digitalisasi-daerah/
41. Indeks Transaksi Digital Pemda di Kalteng Capai 86,8 Persen. Satuhabar, 2026. https://www.satuhabar.com/2026/03/indeks-transaksi-digital-pemda-di.html
42. Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2026. Bank Indonesia, 2026. Berkas lebih dari 10 MB; dokumennya ada, tetapi angka yang dikutip belum bisa kami cek ulang saat pemeriksaan. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kalimantan-Tengah-Agustus-2026.pdf
43. Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Februari 2026. Bank Indonesia, 2026. Berkas lebih dari 10 MB; isinya belum bisa kami cek ulang saat pemeriksaan. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kalimantan-Tengah-Februari-2026.pdf
44. Pertumbuhan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, 2023. https://diskopukm.kalteng.go.id/dataukm/file/Data_UMKM_Thn_2022.pdf
45. Pemerintah Perkuat OSS sesuai PP 28/2025, NIB Tembus 15,4 Juta. BCA Sekuritas, 2026. https://bcasekuritas.co.id/latest-news/news/pemerintah-perkuat-oss-sesuai-pp-282025-nib-tembus-154-juta
46. Penggunaan Masih Rendah, BKUD Giatkan Sosialisasi Penggunaan KKPD. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2026. https://jatengprov.go.id/?p=191938
47. Efisiensi Belanja APBN, UMKM Naik Kelas melalui Digipay SATU. DJPb KPPN Serui, 2025. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/serui/id/data-publikasi/artikel/2931-efisiensi-belanja-apbn-umkm-naik-kelas-melalui-digipay-satu
48. Digipay Satu, Solusi Digitalisasi Belanja Pemerintah. DJPb KPPN Banjarnegara, 2023. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/banjarnegara/id/data-publikasi/artikel/2957-digipay-satu,-solusi-digitalisasi-belanja-pemerintah.html
49. Implementasi Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui INAPROC Versi 6. DJPb KPPN Surakarta, 2025. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surakarta/id/data-publikasi/artikel/3263-implementasi-pembayaran-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-melalui-inaproc-versi-6.html
50. 3,5 Juta Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lewat e-Katalog V6. detikFinance, 2025. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7716191/3-5-juta-transaksi-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-lewat-e-katalog-v6
51. Bela Landak Bantu Pemberdayaan UMKM Lokal. Sonora, 2022. https://www.sonora.id/read/423333408/bela-landak-bantu-pemberdayaan-umkm-lokal
52. Perpajakan Dana BOS dan Pengadaan melalui Aplikasi Daring SIPLah. Direktorat Jenderal Pajak, tanpa tahun di halaman (acara Selasa, 18 Oktober). https://pajak.go.id/id/berita/perpajakan-dana-bos-dan-pengadaan-melalui-aplikasi-daring-siplah
53. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. JDIH Kemenko Infrastruktur, 2024. https://jdih.kemenkoinfra.go.id/uu-12024-perubahan-kedua-uu-no-11-tahun-2008-tentang-ite; untuk peran BSrE di bawah BSSN: Sertifikasi Elektronik oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hukumonline, 2020, https://www.hukumonline.com/klinik/a/sertifikasi-elektronik-oleh-badan-sandi-dan-siber-negara-bssn-lt5eea2b0cd28c1
54. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal.id, 2022. https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-27-tahun-2022
55. PP Pelindungan Data Pribadi Berlaku Januari 2027. Katadata, 2026. https://katadata.co.id/amp/finansial/makro/6a9979b7c5745/pp-pelindungan-data-pribadi-berlaku-januari-2027-ini-aturan-baru-data-anak
56. Cetak RKA Rincian Belanja SKPD (SIPD), Tahun Anggaran 2023, memuat 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Open Data Kabupaten Karanganyar, 2023. https://opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/af2bcd09-156e-4fed-93fe-9235cac4a17f/resource/b069ee6c-8167-4e17-9e38-117a8b486057/download/sistem-informasi-pemerintahan-daerah-cetak-rka-rincian-belanja10.pdf
57. Cetak RKA Belanja SKPD (SIPD), Tahun Anggaran 2024, memuat kode 5.1.02.01.01.0024 sampai 0026. Open Data Kabupaten Karanganyar. https://opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/edbd3522-6a6b-48b4-bc14-266c5d2e14fe/resource/609d8a1a-c485-49c2-9085-876a8a43423b/download/sistem-informasi-pemerintahan-daerah-cetak-rka-belanja-skpd-33.pdf
58. Download Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 (perubahan keempat atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah). Komunitas Belajar (situs berbagi dokumen, keyakinan rendah), 2026. https://www.komunitasbelajar.id/2026/07/download-kepmendagri-nomor-900-1-861-tahun-2026.html
59. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C, 2023, edisi Rekomendasi diperbarui 12 Desember 2024. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
60. Application Security Verification Standard (ASVS). OWASP Foundation. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
61. Cahyo Muliawan dan Muhammad Fauzan Ahsan Hafizi. Hapakat Basara di Kabupaten Kapuas. AL-IBNOR: Jurnal Kependidikan, STAI Kuala Kapuas, Vol. 1 No. 2, 2024, h. 35–41. https://ejurnal.staikualakapuas.ac.id/index.php/alibnor/article/download/88/19/256
62. Transaksi QRIS Antarnegara Tembus Rp7,63 Triliun hingga Juli 2026. Kontan, 2026. https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-qris-antarnegara-tembus-rp763-triliun-hingga-juli-2026
63. BI Kalteng Gelar Pendampingan Pengisian Indeks ETPD Semester I 2026. Hai Kalteng, 2026. https://haikalteng.id/berita/read/8979/bi-kalteng-gelar-pendampingan-pengisian-indeks-etpd-semester-i-2026