HAPAKAT

Ideathon Tambun Bungai IdeathonBorneo DECAFEST 2026

HAPAKAT

Belanja pemda ke UMKM lokal, dibayar dengan KKI, SPJ tersusun otomatis.

HAPAKAT adalah katalog UMKM Kalimantan Tengah untuk belanja rutin perangkat daerah. Bendahara atau PPTK memesan dari UMKM lokal yang sudah dikurasi, membayar dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI), lalu mendapat draf SPJ yang siap diverifikasi. Dalam bahasa Dayak Ngaju, hapakat berarti musyawarah untuk mufakat, sepakat bersama [61].

Baca PRD Lihat design system Coba prototipe
Layar 1 · Katalog UMKM
Sisa limit KKI bulan ini KKI •••• 4417
Rp18.450.000
Terpakai Rp6.550.000 dari Rp25.000.000
Konsumsi Paket nasi kotak rapat Dapur Bawi Kameloh, Palangka Raya Rp35.000/ kotak NIB dan NPWP terverifikasi
Layar 4 · SPJ otomatis

SPJ siap diperiksa

Pesanan HPK-2611-0042, Rp1.050.000

Bukti pembayaran KKI
Lengkap
Nota penyedia
Lengkap
Berita acara serah terima
Lengkap
Draf pajak
Diuji bendahara
Draf kuitansi
Lengkap
Contoh tampilan layar 1 dan 4. Nama UMKM, nominal, nomor kartu, dan nomor pesanan fiktif.

Masalah

Alat bayarnya sudah ada, jembatannya belum

Nilai transaksi KKI segmen pemerintah pada triwulan II 2026 mencapai Rp147,8 miliar, naik 69,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya [22]. Yang belum ada adalah jembatan dari kartu ke UMKM lokal, dan dari transaksi ke SPJ. Nomor dalam kurung siku merujuk ke daftar referensi PRD.

Bendahara

Menurut Permendagri 77/2020, bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya [2]. Untuk belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), daftar pengeluaran riil harus diserahkan paling lambat 2 hari kerja setelah tagihan bank diterima, menurut Permendagri 79/2022 Pasal 31 [1]. Kartu tidak menyusun bukti itu.

UMKM lokal

Sebanyak 97% dari 121.456 UMKM Kalimantan Tengah berskala mikro, menurut data akhir 2022 [44]. Untuk menjual ke pemda, mereka perlu NIB, NPWP, status pajak yang jelas, dan kanal pembayaran nontunai. Bagi usaha mikro, syarat itu terasa rumit.

Pemerintah daerah

Permendagri 79/2022 Pasal 18 ayat 3 meminta belanja KKPD mengutamakan usaha mikro, kecil, dan koperasi [1]. Data tentang berapa belanja itu yang sampai ke UMKM lokal, di kabupaten/kota mana, dan untuk apa, tidak kami temukan di sumber publik.

Cara kerja

Lima langkah, dari katalog sampai dashboard

Di aturan, kartu yang dipakai pemda disebut KKPD; menurut Kemendagri, KKPD berupa KKI [5]. Alur lengkap sembilan langkah, termasuk UMKM memproses pesanan, verifikasi PPK-SKPD, dan rekap tagihan bank, ada di PRD, Alur pengguna.

  1. Katalog UMKM

    Bendahara atau PPTK melihat sisa limit KKI bulan ini, lalu memilih produk dari UMKM lokal. Kurator Dinas Koperasi dan UKM sudah mengecek NIB, NPWP, status pajak, dan kanal pembayaran nontunai sebelum produk tayang.

  2. Pesan dan bayar KKI

    Keperluan, kegiatan, kode rekening, dan batas nilai diperiksa sebelum bayar. Pemegang atau pelaksana kartu membayar QRIS atau EDC milik UMKM dengan KKPD, saat pesan atau saat barang diterima sesuai mode yang dipilih BPKAD. HAPAKAT tidak pernah memegang dana atau data kartu.

  3. Serah terima

    Barang tiba. Penerima memotret barang dan mencentang jumlahnya. Waktu dan titik lokasi tercatat, juga tanpa sinyal, dan berita acara serah terima (BAST) tersusun.

  4. SPJ otomatis

    Paket SPJ per transaksi tersusun: bukti bayar, nota, BAST, draf pajak, dan draf kuitansi. Bendahara memeriksanya, lalu meneruskan paket ke PPK-SKPD untuk diverifikasi dan diinput ke SIPD RI.

  5. Dashboard pemda

    Pemda melihat berapa belanja yang mengalir ke UMKM lokal setiap bulan, per kabupaten/kota dan per kategori, beserta status SPJ setiap transaksi.

Dokumen

Baca lebih lanjut

Versi 1.0, 31 Oktober 2026. Keduanya draf untuk ideathon.

PRD HAPAKAT

Kebutuhan produk untuk tahap pilot: masalah, pengguna, 77 kebutuhan fungsional, aturan KKPD dan pajak, risiko, dan pertanyaan terbuka. Usulan pilotnya 1–2 OPD provinsi bersama 10–20 UMKM mitra.

Design system HAPAKAT

Token, 38 komponen, dan pola untuk aplikasi HAPAKAT dan situs ini. Monokrom dan tenang, dengan biru Bank Indonesia sebagai satu-satunya aksen.

Tim

Tim dan ajang

Tim ATERA

Ketua
Evander Geolistanto
Anggota
Rapi Hadi
Ajang
Tambun Bungai Ideathon, Borneo DECAFEST 2026
Penyelenggara
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah
Subtema
QRIS Lintas Negara (Cross-Border) dan Kartu Kredit Indonesia (KKI)

HAPAKAT menjawab subtema lewat KKI. QRIS lintas negara masuk daftar pengembangan setelah evaluasi pilot, lihat PRD, Ruang lingkup pilot.